" />

trit08's blog
mencari dan memberi yang terbaik

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PEDESAAN

June 20th 2010 in Academic

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Terbelakangnya daerah  pedesaan di negeri ini masih merupakan momok besar yang belum teratasi. Daerah perkotaan dan pedesaan di pedalaman sangat  jauh  perbedaan dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di sini ialah pembangunan infrastruktur sarana dan prasara desa. Di berbagai pelosok tanah air masih terdapat ribuan daerah  pedesaan yang sangat timpang keadaanya dibandingkan dengan kota yang lengkap akan sumber daya.

Kota sebagai pusat kegiatan baik kegiatan pemerintahan dan perdagangan  menjadikannya sebagai tempat yang berlimpah sumber daya. Kota yang memiliki infrastrukur yang lengkap dan kemudahan dalam akses menjadi daya tarik yang besar untuk kegiatan khususnya perdagangan.

Berbeda keadaannya dengan daerah perkotaan, pedesaan seperti termarginalkan oleh keterbatasannya. Pembangunan yang tidak merata membuat kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan. Semisal infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya  perawatan merupakan pemandangan umum yang ada. Pembangunan infrastruktur di pedesaan sangatlah jauh dari apa yang diharapkan untuk bisa menaikkan taraf  hidup masyarakat desa dan menggenjot perekonomian di pedesaan

Jalan merupakan akses terpenting untuk kegiatan baik perekonomian maupun pembangunan. Jalur penghubung antar desa dan kota yang merupakan sarana mobilitas untuk melakukan berbagai proses transaksi yang berakibat proses pembangunan pun semakin baik.Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini antara lain:

  1. Bagaimana kelembagaan yang ada mengenai pembangunan jalan
  2. Terbelakangnya kawasan pedesaan tertinggal
  3. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antara desa dan kota

1.3. Tujuan Penulisan

Mendasari permasalahan di atas, maka tulisan ini diharapkan dapat sedikit mengupas berbagai faktor keterbatasan akses transportasi, dan terbelakangnya kawasan pedesaan.

1.4. Manfaat Penulisan

Semoga tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana keadaan kawasan daerah tertinggal akan akses transportasi dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan bagi kaum akademisi yang nantinya akan melahirkan calon generasi pemimpin.

LANDASAN TEORI

2.1.     Teori Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional- yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dengan peningkatan pendapat nasional bruto. (Todaro, 2010)

Dalam Todaro (2010), ditulis setidaknya ada tiga tujuan inti pembangunan dalam perekonomian seperti berikut ini dijelaskan:

  1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok
  2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, melainkan juga penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan
  3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bai setiap individu serta bangsa secara holistik.

Dalam teori pembangunan ekonomi, terdapat komponen-komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting (Todaro, 2010).  Komponen-komponen pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain:

  1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru dalam tanah, infrastruktur jalan, penerangan sampai sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketrampilan kerja
  2. Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja
  3. Kemajuan teknologi

2.2.    Undang-Undang Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Sebagaimana dalam pasal 5 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, peran jalan ialah sebagai bagian sarana dan prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; serta jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

METODE PENULISAN

3.1.     Jenis dan Sumber Data

Penulisan makalah ini menggunakan jenis data sekunder dengan sumber data dari berbagai sumber referensi yang telah dirujuk. Adapun sumber yang dipakai diambil dari buku pegangan kuliah yakni Pembangunan Ekonomi karya Todaro dan sumber yang lain berasal dari media website atau internet.

3.2.     Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penulisan makalah menggunakan teknik deskriptif yang mana di dalamnya memuat data-data sekunder dari berbagai sumber yang ada serta mencantumkan beberapa tabel atau gambar sehingga data yang diperoleh bersifat kuantitatif.

PEMBAHASAN

4.1.   Gambaran Umum

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan NKRI antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Disamping itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur jalaan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem transportasi nasional karena melayani sekitar 92% angkutan penumpang dan 90% angkutan barang pada jaringan jalan yang ada.

Gambar 1. Pembangunan jalan pedesaan

Infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan jalan yang memadai. Secara umum dari 34.628 km jaringan jalan nasional sekitar 19 % kondisinya tidak mantap. Hal ini disebabkan terutama keterbatasan dana, meningkatnya volume kendaraan ataupun muatan, disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan.

Melalui peran penting jalan dalam membentuk struktur wilayah, penyelenggaraan jalan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (road infrastructures for all).

Dalam PP No. 34/2006, penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan penyelenggaraan jalan dalam UU No. 38/2004, bahwa jalan dari aspek ekonomi berkedudukan sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir, sehingga jalan sebagai pendukung perekonomian akan dapat berperan secara optimal.

Dalam penyelenggaraan jalan, satu hal yang harus diperhatikan adalah sistem jaringan jalan yang merupakan satu kesatuan jaringan jalan yng terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan ssekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tat ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar-kawasan dan/atau dalam kawassan perkotaan, dan kawassan pedesaan. Sistem jaringn jalan penting untuk menghindari tumpang tindihnya tata ruang wilayah sehingga peranan jalan yang diharapkan dapat terwujud.

Kebijakan mengenai penyelenggaraan jalan di tuangkan dalam beberapa tingkat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

UU No. 38/2004 mengatur mangenai penyelenggraan jalan melalui yang terdiri dari berbagai kegiatan yang meliputi kegiatan pengaturan jalan, kegiatan pembinaan jalan, dan kegiatan pengawasan jalan.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 6-11, pasal 15, pasal 16, pasal 22, pasal 28, pasal 30, pasal 35, pasal 41, dan pasal 62 UU No. 38 Tahun 2004 tentangJalan. Lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pturan jalan umum dan jalan khusus.

4.2.    Isi

Keluarnya kebijakan pemerintah dengan menerapkan otonomi daerah berdasarkan UU No.32/33 tahun 2004 dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri merupakan langkah awal dalam pengahapusan kegagalan pemerintahan masa lampau yang sentralistrik. Diharapkan dengan pemberian wewenang tersebut diharapkan pelayanan terhadap masyarakatpun semakin meningkat. Namun, masalah baru muncul dengan adanya kesenjangan antardaerah yang satu dengan daerah yang lain. Pembangunan sedianya terpenuhinya sarana dan prasarana dasar, baik fisik ataupun sosial-psikologi.

Keadaan yang serba terbatas menimpa kawasan daerah. Daerah pedesaan yang merupakan salah satu bagian terkecil dari rangkaian urut-urutan sebuah Negara. Masyarakat desa harus berjuang sendiri guna pembangunan dalam desanya. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan (urban-rural income disparities).

Pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat jauh dari apa yang diharapkan untuk meningkatan taraf hidup dan membangun perekonomian di pedesaan.Kebutuhan jalan atau akses transportasi sangat dibutuhkan oleh pedesaan. Infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan barang yang menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas lain di area yang berbeda. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positip jalan terhadap penurunan kemiskinan melalui transmisi tidak langsung (pertumbuhan ekonomi) dan transmisi langsung (produktivitas dan upah). Jalan menjadi sangat vital dibutuhkan oleh masyarakat desa, dimana untuk mendistribusikan dan memasarkan hasil produk pertanian membutuhkan akses jalan yang mudah. Namun sering kita jumpai bahwa ironis jalan-jalan pedesaan dalam kondisi yang tidak layak pakai. Kondisi jalan yang tidak beraspal, becek dan rusak secara otomatis menghambat akses menjadi sulit.

Sebagai contoh warga X dari desa SK ingin menjual hasil pertaniannya ke kota KS, tetapi ia mengalami kesulitan bagaimana mengangkut hasil pertanian tersebut karena dalam jumlah yang relatif banyak. Sangat tidak mungkin membawa hasil pertanian tersebut seorang diri. Ia membutuhkan sarana guna mendistribusikan produk pertaniannya. Melihat kondisi jalan yang tidak layak, terpaksa ia mengangkut barangnya dengan bantuan ternak serta tidak semua barang bawaannya dapat terangkut semua. Untuk sampai ke kota KS membutuhkan waktu 2 hari perjalanan dikarenakan sulitnya medan jalan yang harus dilewati. Hal ini sangat merugikan merugikan bagi warga X.

Jika keadaan ini dibalik dengan kondisi akses jalan yang memadai, hasil pertanian warga X dengan mudah didistribusikan dan dipasarkan ke kota KS. Secara tidak langsung mobilisasi menjadi mudah dan roda perekonomian jalan dengan lancar. Seluruh warga SK tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses transaksi jual-beli. Arus perputaran uang pun terjadi dengan lancar dan perekonomian terangkat.

Seperti dalam tulisan Catur Sugiyanto dan Bakti Setiawan (2007), dengan dibangunnya jalan, bagi yang kreatif berusaha menciptakan lapangan kerja dengan membuat gerobag yang dapat disewakan, sementara bagi yang tidak kreatif justru bisa kehilangan lapangan pekerjaan, karena dengan prasarana jalan yang lebih baik, mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pedagang di pasar desa, menjadi mati, karena adanya kemudahan untuk mencapai pasar yang lebih besar yang harganya relatif lebih murah.

Tabel:  1.

Dampak Penyediaan Infrastruktur dan Perkembangan Kondisi Ekonomi

Jawaban Jumlah responden %
Dampak penyediaan infrastruktur Penurunan biaya hidup 15 75
Kenaikan pendapatan 13 65
Keduanya 13 65
Tidak ada 6 30
Perkembangan keadaan ekonomi keluarga Lebih baik 10 50
Biasa saja 6 30
Lebih buruk 4 20

Sumber: Data survey lapangan, Februari 2004, diolah

Secara kuantitatif, responden yang menyatakan terjadi penurunan biaya hidup dari adanya infrastruktur ada 15 responden (75 persen), sementara yang menyatakan terjadinya kenaikan pendapatan hanya 13 atau 65 persen, sisanya menyatakan tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan atau keduanya. Terhadap kondisi perekonomiannya, responden umumnya menyatakan bahwa saat ini kondisinya lebih baik, mencapai 50 persen, yang menjawab biasa saja tanpa perubahan 30 persen dan yang menyatakan lebih buruk 20 persen.

Perlunya peranan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk pengembangan pembangunan jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Sinergi dari berbagai pihak mampu menggerakkan roda pembangunan perekonomian yang mampu mengentaskan kemiskinan.

PENUTUP

5.1     Kesimpulan

Sesuai dengan kelembagaan yang ada yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 2004, pembangunan jalan sebagai infrastruktur pedesaan akan membantu mendongkrak laju perekonomian dan menghapuskan ketimpangan pembangunan antara desa dengan kota. Strategi dalam proyek pembangunan jalan harus melibatkan seluruh pihak terkait guna mencapai tujuan bersama.

5.2.    Saran

Sebagai kaum akademisi diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, dengan saling mensinergikan tujuan untuk mencapai suatu rakyat yang adil dan makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2006. “Economic Development”. Pearson Education Limited, United Kingdom

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan

PP No. 34 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan jalan umum

UU No. 32/34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 ayat 3 dan ayat 4 tentang sumber daya dan fasilitas umum

Sugiyantu, C. dan Setiawan B. 2007. “Kajian Aspek Kemasyarakatan di dalam Pengembangan Infrastruktur Indonesia”.  Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Universitas Indonesia


Comments are closed.

Tugas Makalah Mata Kuliah Komunikasi Bisnis

HASIL LAPORAN TURUN LAPANG KE IICC

(IPB INTERNATIONAL CONVENTION CENTER)

Oleh  KELOMPOK 3:

NURUL AGMAR                  I34080018
ALEX L. RAJA                     I34080019
ROBBI RENDANI K.           I34080039
GALIH RIYADI                   I34080045
SUHAERI MUKTI                I34080049
ALDILA ALDELIA              I34080072
NIKO RAMADHANA         I34080073
ROHAYATI                           I34080087
TRI BUDIARTO                   I34080092

10.  NADIA INDAH                    I34080131

11.  DEWI SARTIKA S.  [...]

Previous Entry

kalendar 2010
June 2010
S M T W T F S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930